Polresta Pontianak respon Pro Kontra penutupan Jalan Gajah Mada

Polresta Pontianak respon Pro Kontra penutupan Jalan Gajah Mada

Redaksi
03 April 2020
Polres Pontianak, Kombes Pol Komarudin (ist)
AKCAYA.ID, Pontianak - Penutupan atau pengalihan ruas jalan Gajah Mada Pontianak menuai pro kontra dari masyarakat. Pasalnya kebijakan itu dinilai kurang tepat.

Melihat reaksi tersebut Polres Pontianak, Kombes Pol Komarudin menanggapi. Ia menyebutkan beberapa point terkait persoalan ini.

“Pertama, yang harus masyarakat Kalbar ketahui bahwa wabah ini sudah menjadi masalah global dan wilayah Kalbar itu termasuk zona rawan penyebaran,” ucapnya, Jumat (3/4/2020).

Komarudin melanjutkan, sampai saat ini Dinas Kesahatan Provinsi Kalbar menkonfirmasi ada 10 orang yang dinyatakan positif, 2 meninggal dan ODP mencapai 5.210 orang.

Ia mengatakan, bahwa penutupan atau  mengalihan akses jalur jalan Gajah Mada itu merupakan dukungan TNI dan Polri dalam mengamankan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak.

Kata dia, kebijakan itu diambil setelah melakun evaluasi. Berdasarkan Hasil evaluasi, ternyata ruas jalan Gajah Mada paling ramai dan padat masyarakat beraktivitas. Sehingga rentan terjadi penyebaran virus Covid-19.

“Ini tindak lanjut dari Keppres tentang darurat kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Dalam pembatasan sosial berskala besar tersebut, kepolisian menjadi leading sektornya. Bahkan petugas bisa melakukan penegakan hukum,” sebutnya.

Pada waktu yang sama, Ia juga merespon terkait imbauan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Mendagri,Tito Karnavian untuk menegur kepala daerah yang memblokade jalan.

“Perintah Presiden tersebut, maksudnya untuk daerah yang menutup jalan, yang bisa menggangu distribusi logistik. Sedangkan di Pontianak, khususnya jalan Gajah Mada ini jalur yang dialihkan, bukan ditutup,” tambahnya.

Dia mengatakan pengalihan jalan Gajah Mada merupakan pilot project , mengingat wilayah tersebut memiliki mobilitas yang tinggi. Bahkan menurutnya tidak menutup kemungkinan ruas jalan lain juga dialihkan, jika masih terjadinya aktivitas masyarakat yang tinggi.

“Kalau ada yang mengatakan terjadinya kemacetan dan kepadatan aktivitas di tempat lain, itu menandakan masyarakat _ngeyel. Artinya tidak mendukung pencegahan Covid-19. Imbauan pemerintah jelas untuk masyarakat, agar mengurangi aktivitas di luar rumah, hindari kerumunan. Polri bisa lakukan tindakan tegas dalam hal ini,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat, agar selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih ( PHSB ) untuk pencegahan virus Covid-19.

Selain itu dia juga menegaskan, bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah, pihak Kepolisian akan mendukung dan mengawal kebijakan tersebut. Karena itu merupakan perintah Kapolri sebagai wujud keselamatan rakyat.

“Kami juga selalu berkoordinasi dengan Kapolda Kalbar dan Pemprov dalam mengambil langkah langkah,” jelasnya. (Mlt/Zbr)